Realitaonline.com, Jakarta - Selasa 9 Mei 2023, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Intelektual Riau (AMIR) mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Aksi Demonstrasi terkait mangkraknya Gedung RSUD 6 Lantai yang dibangun mulai dari 2011-2016 menggunakan Dana APBN pada 3 tahap dan tahap ke 4 menggunakan bankeu Provinsi Riau Sebesar Rp 82 Miliar lebih.

Nur Rohim selaku Koordinator Lapangan Aksi AMIR menyampaikan dalam orasinya agar KPK turun Ke Rokan Hulu untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan Terkait mangkraknya Gedung RSUD 6 Lantai yang sampai saat ini belum ada tindak lanjut akan permasalahan ini.

Pada bulan Maret yang lalu kami melihat di berita bahwasanya RSUD Rokan Hulu sudah mendapatkan Akreditasi bintang Lima yang setara dengan Akreditasi Paripurna, seharusnya memang dalam hal ini kami bangga selaku masyarakat Rokan hulu karena RSUD di daerah kami sudah mendapatkan Akreditasi tersebut, namun ketika melihat fakta di lapangan alangkah terkejutnya kami dengan kondisi pelayanan yang dinilai terkesan lamban dalam menangani pasien dan Fasilitas Rumah sakit yang kami nilai kurang memadai serta juga masih mangkraknya pembangunan gedung RSUD 6 Lantai Yang dibangun mulai pada tahun 2011-2016 yang menghabiskan anggaran sekitar 82 Miliar lebih.tentu hal ini membuat kami bertanya tanya bagaimana mungkin Tim KARS memberikan akreditasi bintang Lima kepada RSUD Rokan Hulu?
Sementara kami menilai masih banyak yang harus di evaluasi RSUD Rokan Hulu ini.

Lanjut Nur Rohim "saya menilai kesehatan adalah salah satu pondasi penting yang membuat maju suatu daerah, bagaimana mungkin suatu daerah bisa maju kalau fasilitas kesehatan tidak memadai dan pelayanan terkesan lamban. yang paling penting adalah masyarakat dan terkhusus instansi hukum jangan sampai diam kepada oknum2 yang menjadikan kesehatan sebagai ladang bisnis ataupun keserakahan atas kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu.

Adapun tuntutan yang disampaikan Amir di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu :

1.Kami meminta KPK melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terkait dugaan Korupsi Pembangunan Gedung RSUD 6 lantai yang dimulai pada tahun 2011-2016 yang sudah menghabiskan anggaran sekitar 82 miliar lebih, yang dimana tiga tahap penganggaran menggunakan dana APBN dan tahap keempat menggunakan dana BANKEU Provinsi Riau , namun sampai saat ini Gedung RSUD 6 lantai tersebut masih saja mangkrak.

2. Kami meminta KPK memanggil dan memeriksa eks Bupati Rokan Hulu Periode 2011-2015 DR.H. Achmad, M. Si dan Bupati Rokan Hulu Periode 2016-2020 Pak H. Sukiman yang bertanggung jawab atas terbengkalainya pembangunan Gedung RSUD 6 lantai di Kabupaten Rokan Hulu.

3. Kami meminta KPK memanggil dan memeriksa Tim KARS yang telah memberikan akreditasi paripurna yang dimana kami menilai akreditasi tersebut belumlah layak diberikan kepada RSUD Kabupaten Rokan Hulu.

4. Kami meminta KPK melakukan Penyelidikan dan Penyidikan dana BLUD RSUD Kabupaten Rokan hulu pada tahun 2022.

5. Kami meminta KPK melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap pengadaan Obat-Obatan di RSUD Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2022.

6. Kami Meminta KPK melakukan Penyelidikan dan Penyidikan Perizinan Limbah dan pengolahan limbah medis di RSUD Kabupaten Rokan Hulu.

7. AMIR tidak akan berhenti menyampaikan aspirasi sampai tuntutan direalisasikan dan akan membawa massa lebih banyak.(mi)