Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Riau Muhammad Lutfi di Siak, Senin, mengatakan alasan proses perizinan panjang BPR ini karena kesiapan dan persiapan lembaga itu sendiri. Pasalnya di OJK proses perizinan itu ada batas waktunya. 

"Setiap pengajuan yang dilakukan oleh bank ada batas waktunya yakni 90 hari harus keluar izinnya. Kendalanya baik itu dari infrastruktur, sumber daya manusia maupun teknologi informasi belum siap saat itu, sehingga prosesnya berkepanjangan hingga tiga bupati. Alhamdulillah, di masa Pak Bupati Alfedri ini, proses yang harus dilengkapi bisa selesai," katanya.

Lutfi berharap, BPR Syariah Siak ini bisa tumbuh dan berkembang, dan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Lebih utamanya menambah pangsa pasar keuangan syariah yang selama ini tidak pernah tembus 10 persen.  

"Mudah-mudahan dengan hadirnya BPR Syariah ini akan menyusul bank lain seperti Bank Riau Kepri, dan pangsa pasarnya semakin besar," terang Lutfi.

Lutfi juga meminta ke komisaris untuk turut mengawasi kerja karena OJK mempunyai batas wewenang untuk mengontrol setiap saat. Komisaris bisa mengawasi setiap hari, kalau OJK hanya sekali setahun mengawasinya.

Sementara itu, Direktur Utama BPRS Siak Jaya Adi Wandra mengatakan lembaga perbankan Siak ini penyertaan modal awal dari dua lembaga. Pertama Badan Usaha Milik Daerah PT Permodalan Siak sebanyak 95 persen, dan Yayasan Islamic Center 5 persen karena minimal syaratnya harus ada dua lembaga.

Adi Wandra mengatakan, untuk awal BPRS Siak Jaya baru bisa melayani nasabah di kantor pusat saja, sedangkan untuk Anjungan Tunai Mandiri (ATM) belum tersedia. Jadi nasabah baru bisa berurusan melalui teller atau Customer Service (CS) di kantor pusat.

Peresmian ditandai pemukulan gong oleh Bupati Siak, Alfedri yang juga menjadi nasabah pertama bank tersebut. Gedung Bank dua lantai katanya terlihat megah, namun diharapkan yang mengelola BPR Syariah ini juga bagus.