Ratusan Ha Kebun Sawit Haryono Diduga Tidak Kantongi Izin

Dibaca sebanyak 590 kali
Pelalawan | Yulius Halawa | Sabtu, 16/04/2022 | 11:34:04 WIB
 
Hendri

Realitaonline.com, Pelalawan -Sejumlah perkebunan kelapa sawit dengan luas ratusan hektar hingga ribuan hektar di wilayah Kabupaten Pelalawan diduga ilegal. Salah satunya perusahaan perkebunan milik Haryono yang terletak di KM 52 Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau.


Legalitas perkebunan kelapa sawit milik Haryono itu terkuak setelah Serikat Buruh Patriot Pancasila (SBPP) mengusut masalah upah karyawan dan masalah BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja. Dari penjelasan Ofelius Gulo selaku sekretaris DPC Serikat Buruh Patriot Pancasila (SBPP) Kabupaten Pelalawan, yang juga dibenarkan oleh Hendri selaku pengurus perkebunan tersebut bahwa karyawan diberi gaji dibawah UMK (Upah Minimum Kabupaten).


Nilai UMK yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan tahun 2022 sebesar Rp 3 juta lebih. Sementara perusahaan perkebunan kelapa sawit milik Haryono yang mempekerjakan karyawan lebih 40 orang menggaji karyawannya sebesar Rp 2,8 juta paling tinggi, tutur Ofelius Gulo.


Selain itu, karyawan yang sudah bekerja rata-rata empat tahun di perkebunan tersebut, juga tidak didaftarkan di BPJS Kesehatan maupun di BPJS Tenaga Kerja. Sehingga SBPP menuntut pihak perkebunan tersebut untuk membayarkan sisa upah yang belum dia dibayarkan kepada karyawannya, jelas Ofelisu Gulo.


Selasa (12/4/2022), Haryono yang diwakili oleh Hendri yang mengaku pengurus produksi perkebunan tersebut mengklarifikasi masalah tersebut kepada media di Pangkalan Kerinci. Semua keterangan dari Ofelius Gulo dibenarkan oleh Hendri. Namun dia berdalil bahwa pihak perkebunan tidak mengetahui jika UMK Pelalawan sebesar Rp 3 juta lebih. Tetapi untuk menutupi UKM tersebut selama ini, Hendri mengaku memberi kerja tambahan setelah jam kerja selesai setiap harinya, jelasnya.


Terkait dengan tidak didaftarkannya karyawan perkebunan Haryono di BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja, Hendri berdalil bahwa setiap datang di kantor BPJS itu kadang-kadang of line karena pendaftaran dilakukan secara sistem online, ujarnya memberi alasan.


Kepada media ini Hendri mengatakan, bahwa karyawan kebun yang dia urus itu berjumlah 40 orang lebih. Namun yang terdaftar di BPJS Kesehatan baru sebanyak 6 orang saja, tukasnya.


Benar pihak perkebunan memberi upah dibawah Rp 2,8 juta selama ini. Cuma setiap tahun di bulan Januari dinaikan upah, imbuhnya. Selama ini kami tidak tahu kalau UMK yang btelah ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp 3 Juta lebih. Setelah SBPP mempermasalahkan upah karyawan tersebut baru kami tahu, kata Hendri lagi.


"Lahan perusahaan perkebunan kelapa sawit milik Haryono tersebut seluas 250 Ha. Namun legalitas lahan atau perkebunan itu, terlebih masalah kewajiban membayar pajak terhadap pemerintah, saya tidak tahu sebab saya hanya diberi tugas untuk mengurusi  produksi dan bagian lapangan saja. Lebih dari itu urusan pak Haryono selaku penanggung jawab kebun," aku Hendri.


Selama ini tidak mendaftarkan tenaga kerja di BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja, dikarenakan perkebunan tersebut belum lengkap izinnya. Sebagian karyawan juga belum punya KTP dan KK, sehingga jadi kendala untuk mendaftarkan di BPJS, ucap Hendri.


Ormas (Organisasi Masyarakat)  Kepemudaan yang menemui dan meminta SBPP jangan mengganggu perkebunan Haryono terkait permasalahan upah dan BPJS karyawan itu juga dibenarkan oleh Hendri. Mereka (Ormas) sebagai pengamanan di perkebunan tersebut. Tapi bagaimana hubungan antara Ormas Kepemudaan itu dengan perkebunan, itu juga urusannya pak Haryono, pungkasnya. (Sona)

 

Senin, 13/06/2022 - 05:42:58 WIB
Kolam Renang Mutiara Pangkalan Kerinci Makan Korban

Jumat, 10/06/2022 - 12:29:39 WIB
H.Zukri melantik pejabat baru untuk 8 kepala dinas di lingkungan Pemkab Pelalawan

Senin, 25/04/2022 - 14:08:03 WIB
DT Peduli Cabang Riau bagikan Al-Qur'an dan Paket Ibadah di 10 titik daerah Pelalawan

Sabtu, 16/04/2022 - 11:34:04 WIB
Ratusan Ha Kebun Sawit Haryono Diduga Tidak Kantongi Izin

Sabtu, 09/04/2022 - 10:14:29 WIB
IPK Minta SBPP Jangan Ganggu Perusahaan Perkebunan Haryono

Jumat, 08/04/2022 - 22:29:49 WIB
IPK Minta SBPP Jangan Ganggu Perusahaan Perkebunan Haryono

Kamis, 07/04/2022 - 20:09:19 WIB
Dua Orang Korban jiwa Laka lantas di Bandar seikijang Km.36 Jalintim

Minggu, 03/04/2022 - 16:24:01 WIB
Iptu legito.SH, lakukan Kamtibnas di wilayah Subsektor Pelalawan

Jumat, 01/04/2022 - 16:59:24 WIB
Oknum Sekdes Kuala Terusan Diduga Jual Lahan Desa

Rabu, 30/03/2022 - 07:19:05 WIB
Penyidik Lontarkan Kata Ancaman Penjara bagi Pelapor dan Korban Jika Tidak Damai

Rabu, 30/03/2022 - 05:23:05 WIB
"Klik Pelalawan," Satu Dari Program Unggulan Bupati Pelalawan

Minggu, 27/03/2022 - 12:48:19 WIB
IKN Pelalawan Bangga Dengan Prestasi Egidia Risda Dynata Lase

Minggu, 27/03/2022 - 12:35:28 WIB
Propam Polres Pelalawan Tindak Lanjuti Pemberitaan Dugaan Keterlibatan Oknum Polisi Dengan Judi

Minggu, 27/03/2022 - 06:17:15 WIB
Dinilai Ada Kesenjangan Penegakkan Hukum di Polres Pelalawan.

Sabtu, 26/03/2022 - 02:07:54 WIB
Dugaan Oknum Polisi Dalang Judi di Pelalawan, Disorot LSM Pepara RI

Jumat, 25/03/2022 - 07:41:13 WIB
Kelurahan Pangkalan kerinci Timur Minta Diberi Waktu Berbenah

Kamis, 24/03/2022 - 15:56:45 WIB
Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Terkesan Tunduk Dengan Aturan Kaling

Senin, 21/03/2022 - 08:40:58 WIB
BPH Borsak Sirumonggur Pkl Kerinci Sekitarnya Periode 2022-2024 Dilantik

Senin, 21/03/2022 - 08:35:03 WIB
Warga Dukung Pemberitaan Judi Yang Diduga Dibackingi Oknum Polisi

Rabu, 16/03/2022 - 11:45:47 WIB
Aipda Sandro Simarmata Diduga Dalang Maraknya Judi di Pelalawan

Rabu, 16/03/2022 - 10:38:19 WIB
Bupati Pelalawan Hadiri Pencanangan Pembangunan Menuju Zona Integritas WBK di DPMP2TSP

Rabu, 16/03/2022 - 09:36:26 WIB
Pengusaha Gelper Panik Minta Berita Dugaan Judinya Dihapus

Selasa, 01/03/2022 - 18:28:45 WIB
Asian Agri Grup Penyumbang Kasus PHI Terbanyak Di Pelalawan

Senin, 28/02/2022 - 08:22:15 WIB
Judi Bermodus Gelper Marak di Kabupaten Pelalawan, Penegak Hukum Dimana

Rabu, 23/02/2022 - 18:34:11 WIB
Kasubsektor Pelalawan Taja Sosialisasi Larangan Membakar Hutan dan Lahan Kerjasama Dengan PT RAPP

 
HOME | UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN © 2015
>