Realitaonline.com, Jakarta – Kementerian Hukum dan HAM menjadi
kementerian negara dengan kinerja anggaran 2019 terbaik. Penghargaan ini
didapat setelah Kemenkumham menempati posisi teratas dalam kategori
kementerian negara/lembaga dengan pagu anggaran besar (di atas Rp 10
triliun).
Atas prestasi tersebut, Kemenkumham mendapatkan
insentif Rp 100 miliar rupiah dan langsung dikurangkan dengan ketetapan
penghematan di Kemenkumham, yang semula Rp 795 miliar menjadi Rp 695
miliar.
Pada kategori pagu anggaran besar, Kementerian Keuangan
berada pada peringkat kedua (menerima insentif Rp 80 miliar) dan
Kementerian Kesehatan di posisi ketiga (insentif Rp 70 miliar).
Sementara
itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi yang terbaik
pada kategori pagu anggaran sedang (Rp 2,5 – 10 Triliun). Adapun Badan
Tenaga Nuklir Indonesia menerima penghargaan tertinggi di kategori pagu
anggaran kecil (di bawah Rp 2,5 triliun).
Penetapan Kemenkumham
sebagai kementerian dengan kinerja anggaran 2019 terbaik tertuang dalam
keputusan Menteri Keuangan No. 154/KMK.02.2020 tentang Penetapan
Kementerian Negara/Lembaga Penerima Insentif dan Besaran Insentif Tahun
Anggaran 2020 Atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun
Anggaran 2019.
“Selamat dan terima kasih kepada seluruh jajaran
Kementerian Hukum dan HAM yang telah memperlihatkan kemampuannya dalam
melaksanakan, mengelola, dan mengatur keuangan secara efektif dan
efisien esuai dengan aturan yang ada,” kata Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly, dalam keterangan pers, Selasa
(21/4/2020).
“Penghargaan ini tentu merupakan prestasi yang
baik. Semoga bisa dipertahankan, termasuk lewat pengelolaan yang
transparan dan akuntabel demi kepentingan kinerja kementerian dan
kepentingan terbaik rakyat. Saya harapkan juga penghargaan ini menjadi
tambahan semangat untuk mengelola anggaran di tahun-tahun ke depan,”
katanya.
Penghargaan ini sekaligus menegaskan transformasi yang
terus dilakukan Kemenkumham terkait pengelolaan anggaran. Sejak 2015,
Kemenkumham berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
dari BPK empat kali berturut-turut.
“Semua kerja keras
menggunakan serta mengelola anggaran ini tak lain karena kami sadar
betul bahwa ini uang rakyat yang harus dipertanggung jawabkan hingga
sekecil-kecilnya” kata Menteri Yasonna Laoly.
Sumber : Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama
