Home
Rutual Budaya Bakar tongkang di Bagansiapiapi Membawa Berkah Bagi Pemilik Penyewa Becak Mini Realit | Gesa Kesiapan Pelaksanaan MTQ, Bupati Kampar Tinjau Lokasi | POLRES BENGKALIS SERAHKAN 3 NAPI SEI PENUH JAMBI | Selama Satu Minggu Acara Bakar Tongkang, Bisa Dongkrak Perekonomian Masyarakat  | MK Gelar Sidang Kedua Sengketa Pilpres 2019 | Inspektorat Diduga Main Mata Dengan PU
Kamis, 20 Juni 2019
/ Advertorial / 08:49:43 / Peripurna Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas LKPD Provinsi Riau Tahun 2018 /
Peripurna Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas LKPD Provinsi Riau Tahun 2018
Selasa, 21/05/2019 - 08:49:43 WIB

REALITAONLINE.COM, PEKANBARU - Paripurna Penyerahan Laopran Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPk) kembali menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2018 kepada Pimpinan DPRD Provinsi Riau.

Penyerahan LHP ini dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Riau, T. Ipoeng Andjar Wasita pada ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Riau, Senin (20/5/2019).

Hasilnya, BPK RI kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan demikian, Pemprov Riau telah berhasil mempertahankan opini WTP untuk yang ke-7 kalinya.
Gambar mungkin berisi: 4 orang, termasuk Kordias, orang berdiri dan pakaian
Kendati demikian, BPK mengungkapkan adanya permasalahan - permasalahan terkait sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

"Pertama, nilai penyertaan modal Pemprov Riau pada 6 BUMD belum disajikan berdasarkan laporan keuangan yang diaudit oleh kantor akuntan publik," kata T Ipoeng.

Selanjutnya, pengelolaan belanja hibah uang dan barang yang diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat belum tertib.
Gambar mungkin berisi: 4 orang, termasuk Djusiah Djamaran, orang berdiri dan pakaian
"Kemudian aset tetap yang bersumber dari hibah Kemendikbud Tahun 2017 dan Tahun 2018 belum dicatat dalam Kartu lnventaris Barang Dinas Pendidikan Provinsi Riau," tuturnya.

Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Daerah RSUD Arifin Ahmad, RSUD Petala Bumi, dan Rumah Sakit Jiwa Tampan belum memadai termasuk belanja perjalanan dinas beberapa OPD tidak sesuai dengan kondisi senyatanya.Gambar mungkin berisi: 6 orang, termasuk Kordias, orang berdiri dan pakaian

"Terakhir, kekurangan volume dalam pekerjaan fisik pembangunan gedung dan bangunan pada beberapa OPD," imbuhnya.

Permasalahan tersebut, lanjut Ipoeng, telah dimuat dalam Buku ll (LHP atas Sistem Pengendalian Internal), dan Buku III (LHP atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan).
Gambar mungkin berisi: 6 orang, orang berdiri dan pakaian"Selain disampaikan ke DPRD, hasil pemeriksaan BPK ini juga disampaikan kepada Gubernur untuk segera ditindaklanjuti dan digunakan sebagai bahan perbaikan, peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah," tukasnya.

Dengan adanya hasil pemeriksaan ini, BPK berharap dapat memenuhi harapan seluruh pemilik kepentingan, demi terciptanya akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah yang lebih baik. (Advetorial/Humas DPRD Prov Riau)***


   
 
 
 
 

Alamat Redaksi & Iklan :
 
Jl. Garuda No. 76 E Labuhbaru
Pekanbaru, Riau-Indonesia
  Mobile  : 081268650077
Email : yhalawa2014@gmail.com