REALITAONLINE.CIM, BENGKALIS - Ketua majelis ulama indonesia kecamatan bantan kabupaten bengkalis (MUI).Ahmad Pamuji Spd mengimbau agar masyarakat tidak terpengaruh dengan isu pengerahan people power jelang penetapan final perolehan suara Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) 22 Mei 2019 mendatang.
"Kita berharap kepada masyarakat kabupaten bengkalis khusus nya kecamatan bantan.agar lebih dewasa dalam menyikapi isu ini dan menyikapi perbedaan karena perbedaan itu justru memperkaya bangsa dan negara ini," ujar ahmad pamuji jumat(16/5/2019).
Ahmad pamuji juga menambahkan bahwa isu people power tidak perlu disampaikan di forum-forum.
"Karena tidak produktif," ujarnya.
Menurutnya, pengerahan massa alias people power merupakan cara yang bertentangan dengan sistem perundang-undangan yang ada terkait pengaduan pelanggaran Pemilu.
Dia mengatakan bahwa masyarakat telah diberi sejumlah pilihan untuk menyelesaikan sengketa Pemilu. Yakni melalui Bawaslu, Mahkamah Konstitusi (MK), dan Kepolisian.
"Andai ada kecurangan atau pun sesuatu yabg tidak memuaskan mereka mestinya jalur itu yang ditempuh," tuturnya
Beliau juga mengatakan bahwa gerakan people power tidak menjamin kondisi bangsa lebih baik. Dan bisa berakibat fatal nantinya seperti negara-negara yang telahbdi porak poranda kan oleh people power salahbsatunya di irak dan syiria.
Sebagaimana diketahui, isu pengerahan people power berhembus menjelang penetapan final hasil perolehan suara Pemilu 2019 oleh KPU. Isu yang digagas oleh simpatisan capres-cawapres nomor urut 02 tersebut untuk memprotes hasil perolehan suara (real count) oleh KPU.(***)
