REALITAONLINE.COM, TEMBILAHAN - Menanggapi komentar Kepala Dinas Pendidikan beberapa waktu lalu terkait tidak tepat sasarannya penyebaran Kartu Indonesia Pintar (KIP), Dewan Inhil minta Dinas Pendidikan tidak lepas tangan.

Meskipun untuk penerimanya bukan dibawah wewenang Dinas Pendidikan, namun dinas juga harus ambil bagian jika penyebarannya tidak tepat sasaran.

"Seharusnya dinas jangan lepas tanggung jawab dengan berkata bukan dinas yang menentukan siapa yang berhak dapat dan tidak," cetus Sekretaris Komisi IV DPRD Inhil, Herwanissitas kepada GoRiau.com.

Sementara itu, sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan Inhil, Rudyansah pun membenarkan terkait tidak tepat sasarannya pembagian KIP.

"Kalau soal tidak tepat sasaran memang kita akui, karena ada keluhan dari sekolah yang menyayangkan penerimanya ada dari golongan mampu, cuman kalau anak pejabat eselon yang menerima, rasanya tidak mungkin," ujar Rudyansah.

Meskipun mengetahui penyebarannya tidak tepat sasaran, namun dikatakannya, Dinas Pendidikan tidak dapat berbuat banyak, karena untuk penerima KIP bukan Dinas Pendidikan yang menentukan.

"Siapa yang menerima bukan kami yang menentukan," pungkasnya.(adv)