Kinerja Inspektorat Pelalawan Dipertanyakan LSM

Dibaca sebanyak 386 kali
Pelalawan | Yulius Halawa | Kamis, 23/01/2020 | 20:15:00 WIB
 

Realitaonline.com, Pelalawan-Riau
LSM Perkumpulan PERKARA pertanyakan kinerja kepala Inspektorat Kabupaten Pelalawan. Semenjak Muhammad Irshad menjabat sebagai Inspektur, belum pernah ada temuan yang siginifikan yang tidak dikembalikan ke kas negara dilaporkan ke penegak hukum.

Beberapa kasus oknum pejabat yang diproses oleh pihak penegak hukum, tidak karena laporan Inspektorat tapi karena dilaporkan oleh masyarakat. Pernyataan ini disampaikan ole ketua LSM Perkara Pelalawan Daulad HM Nababan kepada awak media di kantornya Rabu (23/1/20) di Pangkalan Kerinci.

Salah satunya kasus dugaan korupsi BBM/migas di Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan di tahun 2015/2016 yang mencapai kurang lebih Rp 8,7 miliar. Kerugian negara pada operasional BBM / migas tersebut, tentu diketahui oleh Inspektorat Pelalawan selaku tim audit. Namun jika kasus itu tidak dilaporkan oleh salah satu LSM di Kejaksaan Negeri Pelalawan, kasus tersebut terkesan didiamkan oleh Inspektorat Pelalawan, ucap Daulad.

Dikatakannya, mencermati persoalan itu Daulad menilai ada korporasi antara Inspektorat dengan pihak pemangku kegiatan yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga kendati sudah diketahuinya telah terjadinya korupsi disalah satu OPD misalnya, kasus itu didiamkan saja, cetusnya.

Termasuk pelaksaksanaan kegiatan DD/ADD (Dana Desa / Alokasi Dana Desa, tambah Daulad. Kita melihat selama ini Inspektorat seolah-olah memback up dugaan penyelewengan yang dilakukan oleh oknum-oknum kepala desa.

Bila telah terjadi kerugian negara atas penyelewengan ADD/DD, temuan dikembalikan ke kas desa. Dengan demikian, oknum Kades tersebut berpotensi untuk kembali menyelewengkan dana itu. Harusnya karena dana itu dikucurkan dari dana APBN pusat, temuan itu harusnya dikembalikan ke kas negara, buka ke kas desa, tukasnya.

Masih dipaparkan oleh Daulad, Inspektorat Daerah berfungsi sebagai aparat pengawasan internal pemerintah. Instansi itu berperan sebagai Quality Assurance. Yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara effisien, efektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi.

Titik berat pelaksanaan tugas pengawasannya adalah melakukan tindakan preventif. Yaitu mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan OPD, serta memperbaiki kesalahan-kesalah yang telah terjadi untuk dijadikan pelajaran, agar kesalahan kesalahan tersebut tidak terulang dimasa yang akan datang, imbuhnya.

Menurut Daulad, semua media juga perlu menelusuri dugaan Muhammad Irshad memiliki kebun di daerah Desa Pangkalan Gondai KM 18 Kecamat Langgam. Informasinya kebunnya memiliki luas capai kurang lebih puluhan hektar. Bika itu benar, perlu pertanyakan izin perbunannya. Karena bila melebihi dari 25 Ha sudah wajib mengurus izin perkebunan, rukasnya lagi.

Kepala Inspektorat Kabupaten Pelalawan Muhammad Irshad SH MH yang dikonfirmasi diruangan kerjanya berdalil, itu tidak bisa dibicarakan karena itu dirahasiakan. Itu ada diatur pada PP Pembinaan dan Pengawasan silakan cari sendiri aturannya, katanya.

Temuan kerugian negara pada kasus BBM /migas di Dinas PUPR Pelalawan yang dilaporkan di Kejaksaan Negeri Pelalawan, itu bisa jadi BPK yang meriksa. Termasuk belasan unit alat berat milik Dinas PUPR Pelalawan yang sudah rusak. Sedangkan yang diperiksa oleh BPK (badan pemeriksaan keuangan) tidak boleh diperiksa oleh Inspektorat, itu kode etiknya, ujar Irshad.

Melakukan pemeriksaan itu, kita mengatur waktu. Kadang ada yang hanya diambil sampelnya saja. Tidak bisa diperiksa secara menyeluruh karena keterbatasan personil auditor, juga dengan keterbatasan jangka waktu. Dan idak semua juga instansi itu siperiksa Inspektorat, terangnya.

Terkait dengan pengelolaan DD/ADD Irshad berdalil bahwa ada papan nama setiap pekerjaan di desa itu. Itulah sifatnya umum dan keterbukaan.

Kita harus tahu mana kewenangan wartawan dan mana kewenangan LSM. Wartawan itu harus terdaftar di Dewan Pers, berdasarkan dengan undang-undang Dewan Pers, dalilnya lagi. Sementara kadang ada wartawan dan LSM sifatnya memeriksa meminta SPJ, itu salah. Itu kewenangan penegak hukum, Inspektorat, BPK dan BPKP, sebut Irshad semakin berdalil.

Irshad mengaku memiliki kebun di Desa Pangkalan Gondai, hanya seluas 4 Ha. Tidak benar jika memiliki kebun kelapa sawit sampai puluhan hektar di Gondai, bantahnya.

Kebun yang seluas 4 Ha itu sudah lama dia beli, jauh sebelum dirinya menjadi Inspektur di Kabupaten Pelalawan. Dan semua kekayaan yang dimilikinya telah dilaporkan di KPK, jelasnya. (Sona)
 

Selasa, 14/07/2020 - 06:55:34 WIB
Karyawan PT. MUP Menjerit Digaji Dibawah UMK

Sabtu, 11/07/2020 - 07:57:48 WIB
Perumahan Lingkar Mas Jadi Tempat Penilaian Lomba STBM

Jumat, 10/07/2020 - 07:07:10 WIB
LBH Brata Jaya Riau Hadir Membela Masyarakat Lemah

Kamis, 02/07/2020 - 16:29:32 WIB
Sekretaris Dinas Pariwisata Pelalawan Ngaku Tekilau

Kamis, 02/07/2020 - 11:00:10 WIB
Bupati Pelalawan Serahkan Secara Simbolis BLT DD Di Kecamatan Pangkalan Lesung

Kamis, 02/07/2020 - 10:44:57 WIB
PT. Musim Mas Dinilai Persulit Karyawan Beribadah

Jumat, 26/06/2020 - 13:30:18 WIB
Ketua Terpilih PPWI Pelalawan Menilai Abdul Nasib Tidak Pahami UU Pers

Rabu, 24/06/2020 - 20:45:30 WIB
Awak Media ini Dapat Panggilan Penyidik Atas Pengaduan Ketua Komisi 2 DPRD Pelalawan 

Rabu, 17/06/2020 - 12:38:00 WIB
Kinerja DPRD Pelalawan Kembali Dipertanyakan Terkait Kerusakan DAS Di PT. Musim Mas

Jumat, 12/06/2020 - 21:09:17 WIB
Pendaftaran Balon Diperkirakan Bulan September 2020

Rabu, 10/06/2020 - 15:12:06 WIB
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pelalawan Serahkan Secara Simbolis BLT DD

Senin, 08/06/2020 - 08:04:35 WIB
Bupati Pelalawan Lakukan Kunker Ke Kecamatan Teluk Meranti 

Jumat, 05/06/2020 - 19:19:11 WIB
Ketua Komisi II DPRD Pelalawan Bantah Monopoli Proyek

Jumat, 05/06/2020 - 10:05:56 WIB
Drs. Sozifao Hia, M.Si: Selamat Bertugas AKBP Indra Wijatmiko Sebagai Kapolres Pelalawan 

Jumat, 29/05/2020 - 06:18:56 WIB
Penyaluran Bst Tidak Tepat Sasaran Begini Pengakuan Camat Bunut

Kamis, 07/05/2020 - 17:26:11 WIB
Yose Silaban Tekankan Kekompakan Kepada DPC LSM TOPAN RI Pangkalan Lesung 

Selasa, 05/05/2020 - 10:10:29 WIB
AMTI Riau Harapkan Perusahaan Perusahaan Yang Ada Di Riau, Bisa Bekerjasama Dengan Pers Dan LSM

Selasa, 05/05/2020 - 10:10:27 WIB
AMTI Riau Harapkan Perusahaan Perusahaan Yang Ada Di Riau, Bisa Bekerjasama Dengan Insan Pers Dan LS

Sabtu, 25/04/2020 - 10:34:42 WIB
Penyidik Polres Pelalawan Gelar Perkara Berita Bohong Atau HOAX.

Rabu, 22/04/2020 - 12:17:42 WIB
Polres Pelalawan Berikan Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Covid -19 

Rabu, 22/04/2020 - 12:17:26 WIB
Polres Pelalawan Berikan Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Covid -19 .

Senin, 20/04/2020 - 13:03:17 WIB
Bupati Harris : Besar dan Kecilnya Bantuan Perusahaan Kita Harapkan Untuk Mencegah Penularan Pandemi

Senin, 20/04/2020 - 13:02:57 WIB
Bupati Harris : Besar dan Kecilnya Bantuan Perusahaan Kita Harapkan Untuk Mencegah Penularan Pandemi

Kamis, 16/04/2020 - 14:57:02 WIB
Polres Pelalawan Membuka Dapur Umum Sebagai Wujud Kepedulian 

Rabu, 15/04/2020 - 15:39:20 WIB
PT. HASBY PHK Karyawan Tanpa Pesangon 

 
HOME | UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN © 2015
>