Tim 16 yang telah dibentuk Warga Desa Rantau Baru membuat laporan tertulis yang diketahui oleh Pj Kades Rantau Baru Nazwir Alam dan BPD Khairul Salim. Laporan diserahkan oleh ketua tim 16, Arjulis, didampingi Zukri dan Yusrizal. Surat laporan tertulis tersebut diterima oleh Bripka Herica Febri di bagian Setum Polda Riau, pada Rabu (6/3/19).

Laporan tersebut ditembuskan ke beberapa lembaga instansi lain seperti di Perwakilan Ombudsman Riau, Kejaksaan Tinggi Riau. Selain ditembuskan ke lembaga instansi penegak hukum, tim 16 juga menembuskan laporan tersebut kepada Gubernur Riau, dan ketua DPRD Propinsi Riau.

Ketua tim 16, menerangkan bahwa tembusan laporan itu akan menyusul kebeberapa instansi pemerintah lainnya. Seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Riau, dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau. Dalam waktu dekat ini juga menyusul untuk ditembuskan dibeberapa instansi pemerintah pusat seperti kepada Kapolri, Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia, bahkan ke istana Presiden Republik Indonesia dan beberapa instansi pemerintah pusat lainnya.

Masalah ini dilaporkan ke Mapolda Riau, setelah melalui  berbagai rentetan langkah mediasi yang telah ditempuh. Langkah mediasi yang dilakukan mulai dari desa, ke Kecamatan hingga dua kali hearing di DPRD Pelalawan. Bahkan Pemda Pelalawan telah membentuk tim mediasi untuk menyelesaikan masalah itu, namun hingga hari ini tidak ada hasil, ujar Arjulis dengan penuh kecewa.

Sehingga beberapa waktu lalu seluruh masyarakat Desa Rantau Baru membentuk tim yang disebut dengan tim 16 dengan beranggotakan terdiri dari berbagai elemen. Maka melalui tim ini akan melakukan upaya hukum untuk memperjuangkan hak masyarakat atas lahan seluas 300 Ha yang diduga telah dikuasai oleh pihak lain.

Dengan masalah ini telah dilaporkan kepada Kapolda Riau, diharapkan kasus ini menjadi perhatian Kapolda Riau untuk dapat segera ditindak lanjuti, ujar Arjulis berharap. (Sona/Hlw)***