Paripurna LKPJ 2014 dan Pandangan Fraksi DPRD Riau
Plt Gubri H Arsyadjuliandi Rachman Hadiri Paripurna DPRD
Paripurna LKPJ 2014 dan Pandangan Fraksi DPRD Riau
Jumat, 10/04/2015 | 06:49 REALITAONLINE.COM, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau Kamis, (9/4/2015) menjawab seluruh pandangan fraksi tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah 2014.
Jawaban tersebut langsung dilakukan Plt Gubernur Arsyadjuliandi Rahman dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Riau, Suparman dan Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman dan Sunaryo.
Plt Gubernur menjawab satu per satu pertanyaan masing-masing fraksi dan memberikan apresiasi yang tinggi terhadap apa yang dipertanyakan untuk kebaikan pemerintahan kedepan. Menjawab pertanyaan mengenai rendahnya realisasi keuangan dan fisik di Disdik dijelaskan, tahun 2014 merupakan masa awal masa bakti 2014-2019 dan APBD juga diperlukan penyesuian terhadap visi dan misi kepala daerah.
Menyangkut pertanyaan belum rampungnya RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) penyebab terhambatnya investasi dijelaskan, saat ini Pemprov sudah melakukan upaya dengan mengirim surat ke presiden dan kementerian terkait seperti Kemen PU, Agraria dan Tata Ruang. Disamping itu, Kemenhut telah pula melakukan koordinasi lintas sektoral dengan harapan tidak lama lagi RTRW rampung.
Mengenai peningkatan nilai penerimaan modal asing dan dalam negeri tidak merata di Kabupaten/Kota yang merupakan jadi tolak ukur investasi di daerah, dijelaskan dengan terus melakukan koordinasi dengan Pemkab/Kota untuk lebih mempersiapkan segala fasilitas.
Kemudian mengenai sektor pertanian yang mengalami penurunan dijelaskan, lebih disebabkan oleh alih fungsi lahan. Namun demikian untuk sektor lain seperti industri dan jasa meningkat dengan tetap mempertahankan peningkatan pertanian.
Pertanyaan antisipasi peningkatan penduduk yang signifikan terutama terhadap dampaknya dijelaskan, ini lebih disebabkan oleh migrasi dan ini terus diantisipasi dengan baik. Untuk kinerja BUMD sepakat untuk dilakukan evaluasi terutama yang dipandang tidak produktif. Ini pun sudah dilakukan kajian oleh DPRD Riau untuk memberikan rekomendasi ke Pemprov
Terkait belum maksimalnya jalan urusan pemerintahan pada SKPD yang ada dijelaskan, ini terkait perubahan dari SOTK dan mepetnya waktu dalam pelaksanaan kegiatan.
Penanganan bencana dijelaskan, terus dilakukan koodinasi dengan BPBD dan Kabupaten/Kota sehingga penanganan dini bisa dilakukan. Masalah penghapusan beasiswa untuk S2 dan S3 dapat dijelaskan, perlunya pengaturan ketentuan, prosedur dan persyaratan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No 48/2008 tentang pengelolaan pendanaan pendidikan.
Masalah peningkatan di bidang kesehatan sudah dilakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota terutama dalam melengkapi prasarana pendukung yang diperlukan. Untuk menghadapi masyarakat ekonomi asean, telah dilakukan disosialisasi dan langkah-langkah yang diperlukan. Mengenai relisasi penerimaan retribusidaerah hanya sebesr 20,6 persen dijelaskan, ini dikarenakan tidak adanya pelaksanaan daerah dan aturan teknis lainnya dalam pengaturan.
Kedepan, program pemerintah akan melakukan peningkatan terhadap sumber daya manusia, percepatan infrastruktur, peningkatan ekonomi, pembangunan perbatasan dan lainnya. Hal itu disampaikan juga bahwa dalam penyusunan LKPJ 2014 mengacu pada RPJMD 2008-2013 dan 2014-2019.
Jawaban Fraksi
Rapat Paripuna DPRD Riau dengan Agenda Penyampaian Tanggapan Fraksi DPRD Riau atas LKPj Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2014,Senin 06/04/2015. Semua Fraksi DPRD Riau menilai bahwa kinerja pemerintah selama ini masih banyak kekurangan.
Fraksi PAN menyatakan bahwa roda pembangunan tahun 2014 dinilai sangat lambat berputar, jika melihat realisasinya yang jauh dari harapan.
''Kita cukup prihatin melihat jalannya pemerintahan. APBD 2014 sekitar Rp8,8 triliun terealisasi hanya Rp5,6 triliun saja. Itupun banyak belanja tidak langsung. Artinya banyak program yang tidak berjalan," kata juru bicara fraksi PAN, Musyafak Asikin, Senin (6/4/2015) saat menyampaikan pandangan dalam paripurna pandangan fraksi terhadap LKPJ 2014.
Hal yang tidak jauh berbeda juga disampaikan Fraksi PDI-Perjuangan. Katanya, ada pertambahan jumlah penduduk antara tahun 2013 ke 2014 namun hal tersebut tidak diiringi dengan berkembangnya ekonomi.
"Jumlah penduduk Riau tahun 2013 capai 6.125.000 jiwa kemudian tahun 2014 jadi 6.188.000 jiwa. Ada kenaikan 63.000 jiwa. Hal ini dicermati akan ditambahkan dengan permasalahan baik itu pendidikan, ekonomi, perumahan dan lainnya," kata juru bicara fraksi PDI-P, Sugeng Pranoto.
Selain itu, sektor pertanian yang juga perlu diperhatian juga sangat rendah. Untuk itu perlu ditingkatkan. "Sektor pertanian yang pertumbuhan 6,3 persen. Peningkatan lebih besar kontruksi 8,5, kemudian jasa 12,8 persen. Tentunya di pertanian harus ditingkatkan lagi," ujarnya.
Fraksi PPP juga menyoroti beberapa hal diantaranya kinerja BUMD yang dinilai hanya menjadi bayi APBD." Pemprov harus mengevaluasi kinerja BUMD secara menyeluruh, baik manajemen, maupun operasionalnya," ucap Muh Arpah juru bicara Fraksi PPP.
Berkaitan dengan pendapatan daerah menurutnya sudah mencapai target. Namun, hal tersebut tidak diiringi dengan pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurutnya, BUMD yang diharapkan bisa memberikan kontribusi untuk pendapatan daerah malah masih sangat sedikit.
"Berkenaan dengan pendapatan daerah juga melewati target yang ditetapkan sebelumnya. Tapi, pendapatan ini tidak diikuti kontribusi dari BUMD yang ada. Untuk itu perlu dilakukan pembenahan dan perombakan yang tidak bagus," paparnya.
Ketua DPRD Riau Suparman menilai memang banyak kendala yang terjadi. Namun kendala itu diharapkan mampu memotivasi untuk mendongkrak roda perekonomian Riau ke depan. "Kendala memang ada. Apa yang disampaikan fraksi semua merupakan harapan. Adanya beberapa kendala itu jangan jadi alasan." harapnya.
Diwarnai Interupsi
Rapat paripurna tentang penyampaian jawaban fraksi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah tahun anggaran 2014. Namun rapat paripurna yang di pimpin oleh ketua DPRD Riau Suparman, ini tidak berjalan mulus. Sebelum rapat di buka salah seorang anggota dewan dari frkasi partai PDIP Syafruddin Poti melakukan interupsi. Syafrudin memprotes tentang tatanan paripurna.
''Tatanan proses rapat paripurna terlihat tidak sesuai aturan yang berlaku. Seharusnya sebelum pandangan fraksi disampaikan, dewan belum bisa membentuk pansus."
Syafruddin poti mengatakan tatib pembentukan pansus dilakukan setelah penyampaian LKPJ oleh Plt Gubernur,penyampaian Pandangan umum Fraksi, kemudian jawaban pemerintah terhadap pandangan fraksi, barulah bisa di bentuk pansus LKPJ.
Interupsi ini sempat membuat molor paripurna. Meski demikian paripurna tetap berlanjut. Hanya saja Syafrudin Poti melakukan walk out. (Galeri)***
Plt Gubri Arsyadjuliandi Rahman menyerahkan LKPJ tahun 2014.
Ketua DPRD Riau Suparman, S.Sos. M.Si menerima berkas dari anggota DPRD Riau.
Unsur Pimpinan DPRD Riau
Undangan yang mengikuti paripurna.
Anggota DPRD Riau dari fraksi Demokrat Hj. Eva Yuliana, SE
