REALITAONLINE.COM, PEKANBARU.COM - Masyarakat Kota Pekanbaru mengharapkan pemerintah membuat kebijakan untuk menyokong industri rumahan dengan cara memaksimalkan pinjaman lunak untuk masyarakat. Hal ini yang mendominasi aspirasi masyarakat dalam reses perdana Anggota DPRD Pekanbaru periode 2014-2015 yang dilaporkan melalui rapat paripurna, Senin (30/3/2015).

Satu per satu juru bicara dari lima perwakilan daerah pemilihan masing-masing Anggota DPRD menyampaikan laporannya. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Sigit Yuwono didampingi Wakil Ketua lainnya Rustam Efendi Panjaitan dan dihadiri Wakil Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi SSi serta beberapa kepala dinas dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).

''Masyarakat mengharapkan pemerintah memberikan pinjaman lunak untuk industri rumahan, menjahit pakaian dan pemasaran industri termasuk pembentukan koperasi simpan pinjam yang belum maksimal,'' ungkap juru bicara Dapil I Roem Diani Dewi dalam paripurna.

Dapil I yang terdiri dari Kecamatan Senapelan, Sukajadi, Limapuluh dan Pekanbaru Kota ini, dikatakan Roem, dalam reses yang dilakukan 9 Anggota DPRD di dapil tersebut, memang bukan hanya aspirasi mengenai pinjaman lunak saja, melainkan banyak poin penting lainnya mencakup sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan.

"Kita melaksanakan reses pada 16 hingga 21 Februari 2015 dengan empat kali pertemuan bersama masyarakat. Selain pinjaman lunak, masyarakat juga berharap ada subsidi BPJS, kemudian rumitnya prosedur BPJS, posyandu dan lain sebagainya," ulas Roem dalam membacakan laporan reses.

Kemudian di Dapil II tidak jauh berbeda. Juru bicara dapil ini Masni Ernawati menjelaskan, bahwa di dapil yang terdiri dari Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir tersebut, masyarakat juga berharap agar ada pinjaman lunak untuk industri rumahan masyarakat.

"Banyak aspirasi masyarakat yang kami tampung, diantaranya masyarakat berharap agar ada pinjaman lunak untuk modal usaha," ujar Masni.

Selain itu, aspirasi tentang kondisi drainase sepanjang Jalan Yos Sudarso Rumbai juga jadi perhatian 6 Anggota DPRD Pekanbaru yang berasal dari Dapil II tersebut. "Masyarakat meminta agar drainase tersebut dikeruk lagi karena sudah semakin dangkal," ulas Masni.

Demikian juga juga di Dapil III dengan juru bicara Marlis Kasim. Secara umum aspirasi di dapil yang terdiri dari Kecamatan Tenayan Raya dan Sail tersebut juga mengeluhkan pembangunan infrastruktur.

Selanjutnya Dapil IV dengan juru bicara Sri Rubianti, masih sama membicarakan mengenai ekonomi masyarakat. Kemudian pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan sebagainya yang tidak dirinci dalam pembacaan laporan saat itu.

Terakhir, di Dapil V dengan juru bicara Nasruddin Nasution, mengatakan, di dapilnya Kecamatan Tampan dan Payung Sekaki ini juga masih ada keluhan masyarakat terkait pembangunan infrastruktur.

"Kita berharap agar aspirasi masyarakat ini dapat diprioritaskan. Tidak bisa tahun ini mudah-mudahan bisa di tahun depan, jika tidak penuh bisa separuh dulu," pungkas Nasruddin.

Usai mendengar laporan dari lima dapil, paripurna pun ditutup. Usai paripurna, Sigit Yuwono kepada wartawan menyampaikan bahwa memang ada langkah yang terbalik dalam pelaksanaan laporan reses saat ini. Sebab, dari interupsi salah seorang Anggota DPRD Ida Yulita Susanti, bahwa seharusnya laporan reses dilakukan sebelum Musrenbang, namun karena komunikasi antara Pemko Pekanbaru dan DPRD kurang sinkron, maka pelaksanaannya pun tidak beraturan.

"Namun tidak masalah, tidak ada aturan yang kita langgar. Memang seharusnya kita laporkan secara resmi dulu barulah dibahas melalui forum SKPD di Musrenbang," ulasnya.

Wakil Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi mengucapkan terimakasih kepada para Anggota DPRD yang telah menyerap aspirasi masyarakat melalui reses tersebut. "Seluruh laporan aspirasi masyarakat sudah kita dengar. Ini segera disingkronkan untuk menyusun RKPD. Sekwan segera koordinasi dengan TAPD," pinta Ayat.

Dalam kesempatan itu Ayat juga menjelaskan bahwa saat ini sebagian besar SKPD tengah melaksanakan tes assessment. Sehingga memang tingkat kehadiran SKPD dalam paripurna tersebut sangat minim. "Kalau tak ikut tes gugur," pungkasnya.(adv/hms/roc)***